"Berita Adalah Candu"

TAK TERASA cukup lama aku tak menyapa blogku sendiri. Padahal biasanya kalau aku sedang tidak sempat menulis untuk blog, aku copy paste tulisanku yang dimuat di catatan redaksi. Entah lah, baru Sabtu 13 September ini aku punya peluang untuk menulis lagi.

Kalau Karl Mark pernah bilang bahwa agama adalah candu, menurutku bagi seorang jurnalis “berita adalah candu”. Bagaimana tidak, setiap hari, jam, bahkan detik sekalipun perhatianku tak pernah lepas dari memantau berita.

Hal ini sangat aku alami setelah aku menjadi salah satu awak di redaksi okezone.com. Tidak seperti di media tempat aku bekerja sebelumnya, Harian Nonstop (rakyat merdeka grup), yang relatif bisa cuek, santai, dan kadang tak peduli dengan situasi, kali ini aku sungguh tidak bisa.

Coba lihat saja rutinitas hidupku: Sebagai seorang ayah beranak satu, tuhan menitipkan “jam weker” kepadaku bernama Ananda Wardah Wahidah (3). Dialah yang selalu membangunkanku di setiap pagi dengan rengekannya. Memaksaku bangun dan meminta bermain dan berkelakar dengannya. Padahal biasanya aku tidur cukup larut.

Setelah bermain, bercanda dengan anakku sekira satu jam, aku bergegas mandi untuk segera ke kantor. Tapi pagi itu, sembari bercanda aku selalu mencari informasi ada apa pagi ini?.

Aku pun mencari melalui televisi, Koran-koran, sehingga “kepalaku sudah terisi” ketika aku masuk kantor. Kegiatanku yang ini sering kali diprotes istriku, Siska Anorita (28). Dia kadang sudah cemberut jika aku sudah membaca, karena baginya ketika suaminya di rumah adalah sudah milik keluarganya bukan milik kantornya. Tapi aku tetap tidak bisa. Beruntung terkadang dia memahamiku.

Setibanya di kantor, seperti biasa, aku selalu memantau media lain. Apa yang menjadi headline koran-koran nasional dan di Jakarta. Terkadang aku suka tersenyum simpul, jika aku melihat ada berita yang kami garap kemarin, tiba-tiba ikut menjadi perhatian media lain pagi ini. Inilah yang namanya kepuasan batin.

Seorang jurnalis tidak punya jam kerja yang tepat, datang pukul 09.00 WIB pulang pukul 17.00 WIB. Menurut saya, kalau mau seperti itu jangan jadi jurnalis! Karena pasti akan mengalami kesulitan.

Makanya, setiap bekerja aku datang sekira pukul 09.00 WIB, namun setiap pulang aku tidak pernah tepat waktu. Secara de jure, seharusnya pukul 20.00 WIB sudah bisa pulang. Namun, faktanya aku pasti sampai rumah paling cepat pukul 22.30 WIB atau hingga pukul 23.50 WIB.

Begitu setiap hari, maka wajar anakku selalu meminta perhatian lebih. Karena pertemuanku dengannya hanya dalam hitungan jam. Beruntung aku punya tips mengenai hal ini, yaitu pertemuan yang berkualitas. Kuusahakan setiap pertemuanku dengannya, selalu sulit dia lupakan. Makanya, aku selalu saja membuatnya tertawa, tersenyum dengen lelucon, cerita yang aku buat-buat.

Dalam sepekan, aku hanya mendapat libur sehari. Namun, waktu itu tidak secara “penuh” aku bisa gunakan untuk keuarga. Seperti aku bilang tadi, “berita adalah candu”, sekalipun libur akupun tetap memperhatikan berita.

Namun, candu menurutku tidak selamanya buruk. Kadang kalau digunakan untuk kebaikan maka hasilnya baik, namun jika berlebihan bisa berakibat tidak baik. Kecanduan seorang jurnalis akan berita juga bukan hal yang buruk, malah positif. Karena dia bisa menjadi jurnalis yang mumpuni dengan penguasaan isu yang cukup memadai.

Merekam Jejak Pelaku Mutilasi

Catatan Redaksi

Jum'at, 16 Mei 2008 - 16:44 wib

Syukri Rahmatullah - Okezone

KASUS mutilasi kembali terjadi, Kamis 15 Mei. Kali ini korban malang yang dimutilasi adalah seorang bocah berusia berumur antara 10-12 tahun. Badannya terpotong empat, namun kepalanya belum ditemukan. Sadis.

Kasus mutilasi ini sudah yang kesekian kalinya. Dari banyaknya kasus mutilasi di Jabotabek, baru dua kasus saja yang terungkap, yaitu kasus mutilasi di Jakarta Utara, Atikah Setyani dengan pelakunya Zaki Afrizal Nurfaizin (25).

Dan kasus mutilasi terhadap waria bernama Ismail di Bogor. pelakunya adalah Rifki Abrar Daulai. Kedua kasus ini memiliki kesamaan modus, yaitu sama-sama kisah asmara yang disembunyikan.

Zaki membunuh, karena Atikah kerap menghina dirinya karena kebohongannya ketahuan, yang awalnya mengaku sebagai mahasiswa Trisakti, padahal hanyalah penjual nasi goreng. Ditambah lagi Atikah sudah berbadan dua. Zaki sendiri memiliki istri dan anak di kampung.

Abrar sendiri, juga mengaku diancam akan dibunuh pacar sesama jenisnya, Ismail. Saat itu, Abrar mengaku akan kembali hidup normal bersama istrinya.

Sementara kasus lainnya, seperti korban mutilasi Eka Putri (21), warga Brebes yang menjadi buruh ditemukan di Jalan Sersan Aswan, Kelurahan Margahayu, Bekasi, 17 April lalu juga belum didapatkan.

Selain itu, sejumlah kasus mutilasi terhadap bocah juga belum ditemukan pelakunya. Seperti bocah yang ditemukan di belakang pasar Klender 9 Juli 2007 lalu, di Kelapa Gading pada Mei 2007 lalu, dan di Bekasi 14 Januari 2008.

Dalam pengamatan okezone, pelaku mutilasi bocah dan pelaku mutilasi Eka Putri memiliki perbedaan. Diduga, pelaku mutilasi Eka memiliki kisah asmara yang disembunyikan, seperti yang terjadi pada Atikah di Jakarta Utara dan Ismail di Bogor.

Sedangkan, pelaku mutilasi bocah merupakan orang yang sama. Pasalnya dalam beberapa kali modusnya memiliki kemiripan. Contohnya, setiap bocah yang dibunuh, pasti sebelumnya disodomi terlebih dahulu. Kemudian, kepalanya di buang terpisah dengan badannya. Dan kardus menjadi tempat untuk menyimpan tubuh korban.

Sementara, tempat pembuangan korban mutilasi selama ini tidak jauh dari Pulogadung sebanyak 2 kali, Klender atau Cakung 1 kali, dan Kelurahan Margahayu sebanyak 3 kali.

Mengenai pelaku, banyak versi yang menduga-duga. Psikolog Sartono menduga, pelaku adalah psikopat dan aksi mutilasi hanyalah ajang dirinya "unjuk gigi:. Alangkah kejamnya, jika kebiasaannya "unjuk gigi" ini dilakukan dengan memutilasi.

Sedangkan Komnas Perlindungan Anak (KPA) menduga, pelaku adalah jaringan penjualan organ tubuh. Pasalnya, terdapat beberapa bagian tubuh yang hilang saat ditemukan, seperti yang ditemukan di Klender.

Namun, dari sekian banyak analisa dan pendapat. Masyarakat hanya membutuhkan ketenangan, keamanan, dan berharap kejahatan sadistis itu tidak terjadi pada anak-anak mereka.

Mudah-mudahan dengan banyaknya analisa yang muncul, membuat pihak kepolisian semakin giat mencari pelakunya, para orangtua tidak lagi khawatir, dan anak-anak kembali aman. (uky)

Selamat Datang Kembali Orde Baru

Rabu, 30 Januari 2008 - 15:29 wib

Syukri Rahmatullah - Okezone

Putri sulung mantan Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut mengaku siap kembali menjadi kader Partai Golkar, setelah sekian lama ditinggalkannya dan membentuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) bersama R Hartono.

Pernyataan ini secara tidak langsung mendeclaer bahwa kekuatan orde baru sudah kembali lagi, ke sarangnya, yaitu Partai Golkar.

Sebenarnya, penyusunan kekuatan orde baru sudah terlihat sejak lama. Tidak berhasilnya mantan Presiden Soeharto diadili di Departemen Pertanian pada tahun 2000 lalu sebenarnya membuktikan bahwa kekuatan orba masih kuat. Namun pilihannya saat itu bertahan saja dari serangan kalangan reformis.

Setelah tidak berhasil mengadili Soeharto, Tutut mengetes pengaruh ayahnya di kalangan masyarakat dengan membuat Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pada pemilu 2004. Namun, hasilnya mengecewakan. Electoral Treshold saja gagal diraih.

Puncaknya adalah masuknya Soeharto ke RSPP pada 4 Januari lalu hingga dikabarkan koma. Sejumlah petinggi negara berdatangan silih berganti, mendoakan kesembuhan dan menyalami keluarga. Tercatat Presiden SBY, Wapres Jusuf Kalla, Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita datang.

Begitu juga dengan mantan pejabat seperti mantan Presiden Gus Dur dan Habibie, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan PM Malaysia Mahathir, menteri senior Singapura Lee Kwan Yew, yang turut datang.

Kemudian, drama ini berlanjut saat Soeharto meninggal. Upacara kemiliteran dan apresiasi dari pejabat pemerintah dan media televisi terlihat sangat berlebihan dalam pemakaman tersebut.

Bahkan saat prosesi pemakaman, Presiden SBY menjadi inspektur upacara. Empat kepala angkatan seperti Panglima TNI, Kapolri, KSAD, KSAU, dan KSAL memegang pucuk bendera merah putih memayungi jenazah Soeharto.

Fenomena prosesi pemakaman yang megah ini membuktikan bahwa pengaruh Soeharto sangat kuat tertanam di birokrat dan kalangan militer di Indonesia.

Jadi, kemungkinan besar masuknya kembali Tutut ke Partai Golkar akan mengembalikan kekuatan orde baru secara utuh, seperti di masa kejayaannya dahulu. Jika benar, artinya tidak sampai 10 tahun sejak Mei 1998, orde baru sudah kembali bangkit.

Drama Tengah Malam di Lantai 5 RSPP

Selasa, 15 Januari 2008 - 13:55 wib

Syukri Rahmatullah - Okezone

Kriiing..kring...kring...

Pukul 23.30 WIB, Sabtu (12/1), handphone Jaksa Agung Hendarman Supandji berdering, orang nomor satu di negeri ini menelepon.

Hendarman diperintahkan untuk melakukan pendekatan kepada keluarga Cendana terkait kasus Yayasan Supersemar yang melibatkan Soeharto.

Sebagai Jaksa karir yang patuh atasan, Hendarman langsung menyiapkan strategi mendekati Cendana sebagaimana diperintahkan atasan yang sedang berada di Malaysia malam itu.

Minggu sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Hendarman tiba di RSPP dan langsung ke lantai 5, tempat keluarga Soeharto bertemu. Hendarman datang bukan untuk menjenguk Pak Harto, melainkan menjalankan perintah atasan.

Jaksa bertangan dingin ini pun tanpa segan menawarkan win-win solution dalam kasus Yayasan Supersemar kepada keluarga Cendana. Dalam kasus ini, Presiden SBY adalah pemberi kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menggugat Soeharto dalam kasus penyelewengan Yayasan Supersemar.

Tidak diketahui, siapa dari anak-anak Soeharto yang menerima Hendarman saat itu. Diduga terjadi pembicaraan yang cukup panas antara Hendarman dengan keluarga Cendana. Keluarga Soeharto langsung menolak tawaran Hendarman.

Saat keluar, Hendarman pun langsung diburu wartawan. Dengan polosnya Ia mengakui kedatangannya untuk menawarkan win-win solution dalam kasus Yayasan Supersemar.

?Momentum baik' ini kemudian langsung dijadikan babak selanjutnya dari dramatisasi sakitnya Pak Harto. "Tidak etis, di saat Pak Harto sakit malah membicarakan uang," serang OC Kaligis. "Keluarga Cendana siap berdamai, asalkan tanpa syarat," kata pengacara tersohor ini.

Dengan serangan ini, kontan saja Hendarman langsung terpojok. Kuasa Hukum Soeharto sedang berada di atas angin. Di dalam budaya timur, memang tidak sepantasnya membicarakan harta di tengah kondisi duka. Drama Tengah Malam di RSPP ini pun langsung menjadi sorotan media massa.

Bahkan, Presiden SBY, sepulangnya dari Malaysia, di Cikeas langsung ?ikut' memojokkan anak buahnya sendiri, dengan tidak mengaku memerintahkan Hendarman untuk pergi ke RSPP membicarakan win-win solution. Lengkap sudah, Hendarman semakin tersudut.

Beberapa hari sebelum Drama Tengah Malam di RSPP terjadi. Kuasa Hukum keluarga Soeharto mengaku telah berkirim surat kepada Presiden SBY yang memohon agar ia mencabut surat kuasanya kepada JPN dalam menuntut Soeharto soal penyelewengan Yayasan Supersemar. Selasa (15/1) sidang lanjutan Yayasan Supersemar digelar dengan agenda saksi dari pihak yayasan.

Diduga, perintah Presiden SBY kepada Hendarman berdasarkan ?undangan' dari keluarga Cendana, yaitu surat permohonan dicabutnya gugatan kasus Supersemar. Namun, kuasa hukum Cendana, OCK menolak persepsi tersebut.

Yang pasti, dengan adanya Drama Tengah Malam di lantai 5 RSPP, Presiden SBY sebagai pemberi kuasa kepada JPN dalam kasus Supersemar, ibarat permainan catur, telah kalah selangkah dari Keluarga Cendana. Tidak tertutup kemungkinan gugatan terhadap Yayasan Supersemar bisa dicabut SBY, kita tunggu saja drama di babak selanjutnya.......... (uky)

140 Titik Macet Tutup Akhir Tahun 2007

Kaleidoskop Metropolitan 2007 (1) 140 Titik Macet Tutup Akhir Tahun 2007

Syukri Rahmatullah - Okezone

Tahun 2007 sepertinya menjadi tahun yang penuh peluh keringat dan debu, karena harus berkendara di tengah kemacetan dan asap yang tidak sedap untuk dihirup. Bayangkan saja, jika setiap hari berangkat kerja harus menghabiskan waktu berjam-jam di dalam mobil, di atas motor, ataupun di atas bus kota bersesakan dengan penumpang lainnya. Bagaimana tidak macet, dalam catatan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo jumlah kendaraan mobil bertambah 236 buah dan motor bertambah 891 buah, jadi total setiap hari bertambah 1.127 kendaraan di Jakarta. Masih dalam catatan Bang Foke, kendaraan yang beredar di Jakarta setiap harinya mencapai 5,7 juta unit, terdiri 98,5 persen kendaraan pribadi dan 1,5 persen kendaraan umum. Sementara luas jalan raya hanyalah 6,2 persen dari 650 Kilometer luas Ibu Kota. Bahkan dengan data-data ini, Sutiyoso saat masih menjadi gubernur meramalkan Jakarta tidak akan bergerak pada tahun 2014. Dengan data ini, Pemprov DKI Jakarta memang tidak tinggal diam. Sejumlah upaya dilakukan. Seperti pembuatan sejumlah aturan yang mengetatkan para pengguna jalan, seperti yang dilakukan Polda Metro Jaya pada Januari tahun 2007 memberlakukan aturan sepeda motor harus berada di jalur kiri. Di waktu yang sama, Pemprov DKI juga mengoperasikan sejumlah bus sekolah gratis untuk siswa SMP dan SMU. Pada tahap awal ada 5 trayek bus sekolah yang menghubungkan pemukiman dengan kawasan sekolah. Trayek-trayek itu adalah Sunter-Kemayoran-Tanjung Priok, Ancol-Pademangan-Grogol, Pulogadung-Cakung-Lapangan Banteng, Pramuka-Salemba-CSW Kebayoran, dan Klender-Kampung Melayu. Kemudian, 1 trayek tambahan, yaitu Yos Sudarso, Gatot Subroto, dan Semanggi, dijadikan sebagai penghubung 5 trayek sebelumnya. Bus sekolah gratis beroperasi pagi pukul 05.00-06.30 WIB, siang pukul 11.00-13.00 WIB, dan sore pukul 16.00-19.00 WIB. Pada akhirnya, aturan motor harus berada di kiri hilang begitu saja dan bus sekolah gratis tidak terlihat manfaatnya dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Upaya lainnya juga dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti pelebaran jalan, underpass dan fly over. Di antaranya Fly Over di kawasan Roxy dan Underpass di Kebayoran Lama, Cempaka Putih, dan di tempat lainnya. Bahkan, Gubernur DKI Fauzi Bowo di akhir tahun 2007 ini mewacanakan jalan susun yang akan dibangun di Jakarta. Entah kapan akan dibangun, pasalnya sampai saat ini masih dalam kajian. Selain itu, Pemprov DKI meneruskan rencana pembangunan transportasi massal seperti busway, waterway, monorel, dan subway. Di awal tahun 2007 ini, setelah sukses meluncurkan busway koridor I-III, 27 Januari, Sutiyoso meresmikan 4 koridor baru di Taman Impian Jaya Ancol. Keempat kodidor busway itu adalah Koridor IV (Pulo Gadung-Dukuh Atas), V (Kampung Melayu Ancol), VI (Ragunan-Kuningan) VII (Kampung Rambutan-Kampung Melayu). Kemudian, di bulan Agustus 3 koridor mulai dibangun, yaitu koridor VIII (Harmoni-Pondok Indah), IX (Cililitan-Pluit), dan X (Cililitan-Tanjung Priok). Namun, dengan adanya pembangunan 3 koridor busway ini kemacetan bukannya berkurang, malah semakin bertambah. Dalam catatan Trafic Managemen Center (TMC), akibat penambahan 4 koridor baru di awal tahun 2007, lokasi kemacetan mencapai 70 titik. Sedangkan pembangunan 3 koridor justru menambah lokasi kemacetan menjadi 140 titik. Akhir tahun 2007 kemacetan terus terjadi dan belum ada perubahan. Sepertinya tahun 2008 merupakan tahun pengharapan. Harapan semoga kemacetan Jakarta tidak semakin bertambah, tapi semakin berkurang, semoga saja. (uky)

Soekarno Saat Tiba di Jakarta

MENATAP MASA DEPAN MUSUH KITA

Catatan Redaksi Menatap Masa Depan Musuh Kita

Syukri Rahmatullah - Okezone

Saat meresmikan Gedung baru PPATK, Presiden SBY menegaskan bahwa korupsi adalah musuh besar kita. Bahkan presiden juga berjanji pelaku korupsi tidak boleh lagi tenang duduk menikmati hasil jarahannya. Pernyataan yang hampir serupa juga diulangi Presiden SBY saat pencanangan aksi menanam pohon di Desa Cibadak. "Penyandang dana illegal logging dan pelaku korupsi adalah musuh kita bersama. Mari kita memerangi mereka". Selang beberapa hari, tepatnya tadi malam (Rabu 5/12) drama pemilihan pimpinan lembaga ujung tombak pemberantasan korupsi di negeri ini, KPK berlangsung di ruang Komisi III. Hasilnya dari 10 nama terpilih "Pandawa Lima", yaitu Chandra M Hamzah (pengacara) dengan 44 suara, Antasari Azhar (Direktur Penuntutan Jampidum) dengan 37 suara, Bibit Samad Riyanto (Rektor Universitas Bhayangkara Jaya) dengan 30 suara, Haryono (Kabiro Perencanaan dan Pengawasan BPKP) dengan 30 suara, Muhammad Yasin (Direktur Litbang KPK) dengan 28 suara. Sedangkan nama-nama yang diunggulkan tidak lolos, seperti Surachmin (Inspektur Pengawasan Kerugian Negara BPK) 9 suara, Amin Sunaryadi Wakil Ketua KPK, periode 2003-2007 hanya dapat 8 suara. Pada putaran kedua, Komisi III memilih Chandra M Hamzah dan Antasari Azhar untuk dipilih sebagai Ketua Pimpinan KPK, hasilnya yang terpilih adalah Antasari mendulang 41 suara dan Chandra hanya 8 suara. Lalu bagaimanakah masa depan musuh besar kita, yaitu korupsi di tangan "Pandawa Lima" ini, apakah lebih baik dari KPK saat ini atau justru lebih buruk? Tersebutlah LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency Internasional Indonesia (TII) pesimis melihat pilihan Komisi III DPR. Ditambah lagi sejumlah pengamat seperti Direktur Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gajah Mada (UGM) Denny Indrayana, Direktur Lima Ray Rangkuti, bahkan hingga anggota DPR Komisi III sendiri seperti dari Golkar, yaitu Akil Mukhtar, dari PDIP Gayus Lumbun, dan dari PKB Mahfudz MD. Pesimisme lahir dari terpilihnya Antasari Azhar dan memimpin di lembaga tersebut. Denny Indrayana menilai terpilihnya Antasari karena statemennya yang akan pasang badan terhadap kasus BI. Kasus ini diduga melibatkan banyak anggota DPR. Terpilihnya Antasari diduga untuk mempeti-eskan kasus dana BI. Antasari juga diisukan memiliki rumah di Pondok Indah dan di kawasan Le Belles Maisons, Serpong, Tangerang, Banten senilai hampir dua miliar rupiah. Harta dia mencapai Rp 3,5 miliar dari penghasilan sebesar Rp 5,5 juta sebulan dari kejaksaan. Memang 5 "Pandawa Lima" ini dipilih sudah mengikuti mekanisme dan aturan yang juga ditetapkan Komisi III DPR. Namun, ada beberapa kejanggalan di dalamnya. Seperti pemilihan yang dilakukan dengan 2 putaran, yaitu untuk memilih ketua KPK, padahal pemilihan KPK periode sebelumnya hanya dilakukan satu putaran saja. Lalu apakah ada dugaan memang Antasari Azhar "dititipkan" untuk menjadi Ketua KPK?. Jika pemilihan dilakukan satu putaran maka, Chandra M Hamzah secara otomatis memimpin KPK. Kejanggalan lainnya, justru dibongkar anggota Komisi III DPR yaitu Mahfud MD dan Akil Mukhtar. Mahfud menyebut ada pihak yang menawarkan amplop kepada anggota Komisi III. Sedangkan Akil mengungkap adanya SMS yang isinya mengondisikan anggota Komisi III DPR untuk memilih calon tertentu. Kejanggalan-kejanggalan ini bertolak belakang dengan niat Presiden SBY untuk memusuhi dan memberantas korupsi di Indonesia. Kemungkinan besar praktek tebang pilih masih saja terjadi di Indonesia. Melihat ke belakang, KPK saat ini saja tidak berani membongkar korupsi yang melibatkan anggota DPR seperti kasus dana nonbudjeter DKP. KPK menghentikan penyelidikannya setelah Rokhmin dijebloskan di penjara. Sementara yang ikut menikmati dari anggota DPR hingga capres-cawapres tidak tersentuh. Jangan lupa, Komisi III DPR sebagai penentu pimpinan KPK adalah lembaga politik dari sejumlah parpol yang juga memiliki niatan dan tujuan tertentu terhadap lembaga pemberatas korupsi ini. Entah niat baik atau buruk, hanya tuhan dan mereka yang tahu.

Enaknya Jadi Haji Abidin

Kamis, 22/11/2007 - 16:53 WIB
Enaknya Jadi Haji Abidin

Syukri Rahmatullah - Okezone

Masih ingat Haji Abidin dan Haji Kosasih?. Keduanya bukanlah nama seseorang yang sudah naik haji, melainkan singkatan dari Haji Atas Biaya Dinas (Abidin) dan Haji Ongkos Dikasih (Kosasih), atau orang naik haji secara gratisan. Idiom ini seringkali disebut-sebut di masa orde baru. Karena banyaknya pejabat atau keluarga pejabat, bahkan kerabat pejabat diberangkatkan haji dengan biaya dari keuangan negara. Meskipun sudah 9 tahun era reformasi bergulir sepertinya perilaku Haji Abidin dan Haji Kosasih tidak pernah hilang. Mungkin bentuknya berbeda, tapi semangatnya tetap sama. Lihat saja mengenai membengkaknya jumlah tim pengawas haji DPR tahun 2007 ini. Kalau tahun 2006 hanya 20 orang, tahun 2007 ini membengkak menjadi 43 orang. Yang lebih mengejutkan, sejumlah media merinci 43 yang didaftarkan sebagai pengawas haji adalah 20 anggota DPR dari Komisi VIII, staf sekretariat DPR 5 orang, Istri dan keluarga 14 orang, 3 orang anggota DPR nonpengawas haji, dan 1 orang mantan anggota DPR. DPR komisi VIII sibuk membantah dan membenarkan. Membantah jumlah 43 orang tersebut, ada yang membenarkan jumlah tersebut, namun mengatakan yang lainnya menggunakan biaya sendiri, bukan dibiayai negara. Anggaran untuk pengawas haji tahun 2007 sebesar Rp874 juta yang dibagi menjadi 2 fase. Yaitu untuk tim pengawas haji tahap pertama, yang bertugas mengawasi pelaksanaan haji saat jemaah berdatangan dianggarkan Rp322 juta. Untuk tim pengawas haji fase kedua, yang bertugas mengawasi pelayanan jemaah haji saat puncak ibadah haji dianggarkan Rp552 juta. Selain fasilitas anggaran, tim pengawas haji juga akan mendapatkan pelayanan ekstra dari Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) selama melakukan pengawasan. Menurut kebiasaan tim pengawas haji selama di Mekkah, Madinah, Arafah, dan Mina akan mendapatkan kendaraan, sopir, pemandu, penginapan, belum lagi makanan, minuman, hingga pengurusan dokumen. Jadi, meskipun beralasan istri, keluarga ataupun kolega yang tercatat di tim pengawas haji menggunakan biaya sendiri, tetap saja fasilitas di atas, yang tentunya dibiayai negara, akan mereka dapatkan selama berada di tanah suci. Lalu, dimana perbedaannya dengan praktek KKN yang dilakukan pejabat negara di era orde baru? Masalah ini harusnya menjadi perhatian besar untuk dikrititis guna memperbaiki kinerja lembaga tinggi negara di Indonesia. Tentu saja, kita tidak mau reformasi yang diciptakan dengan pengorbanan akan sia-sia hanya karena segelintir anggota dewan yang mau enaknya sendiri.

Perlawanan Menteri Tersangka Korupsi

Catatan Redaksi Perlawanan Menteri Tersangka Korupsi

Syukri Rahmatullah - Okezone

Masuk penjara terlebih dengan label koruptor tentu bukan keinginan setiap orang. Tapi bagaimana jika hukum mampu membuktikan tindakan korupsi telah dilakukan? Kemungkinan terbesar jawabannya adalah perlawanan segala cara. Itulah yang dilakukan mantan Menneg BUMN Laksamana Sukardi saat ini. Setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penjualan Kapal Tanker VLCC milik Pertamina, mantan Komisaris Utama Pertamina yang juga mantan Menneg BUMN era Presiden Megawati Soekarnoputri ini langsung mengerahkan segala daya upaya. Perlawanan Laks dilakukan mulai dari rencana bertemu dengan Presiden SBY, bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution, meminta mantan Presiden Megawati dan mantan Menkeu Boediono ikut diperiksa, sampai dengan mengerahkan seribu massa pendukung dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) saat diperiksa pertama kali sebagai tersangka. Biasanya kalau sudah diperiksa sebagai tersangka, kemungkinan besar akan langsung ditahan dengan alasan khawatir pelaku menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Mungkin itu alasan Laks mengerahkan pendukung ke Kejagung hari ini. Hal lainnya yang membuat Laks melakukan perlawanan adalah disinyalir bekas partainya, PDIP di DPR melakukan intervensi kasus VLCC, sehingga ia merasa dijadikan target. Perlawanan tersangka korupsi atau terpidana korupsi kerapkali dilakukan sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk. Dari menyerang balik dengan melaporkan pelapor korupsi ke aparat hukum dengan pasal-pasal karet seperti pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, menyerang pribadi komisioner KPK seperti yang pernah dialami Wakil Ketua KPK Erry Riyana, hingga membongkar keterlibatan pejabat tersohor lainnya. Dari seluruh perlawanan tersangka atau terpidana korupsi yang paling menghebohkan adalah perlawanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri yang terjerat korupsi dana nonbudjeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Ia membongkar nama-nama pejabat tersohor hingga pemuka agama yang menerima dana nonbudjeter DKP yang divonis Pengadilan Tipikor sebagai tindakan korupsi. Mulai dari Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, mantan Ketua MPR Amien Rais, tim sukses SBY-JK, tim sukses Megawati-Hasyim, hingga sejumlah anggota dewan di senayan sana. Seperti biasa, ada yang mengakui tapi tidak tahu dan ada juga yang tidak mengakui sama sekali, "menghindar dari perangkap". Masalah ini menjadi semakin besar ketika mantan Ketua MPR Amien Rais yang mencalonkan diri sebagai capres 2004 mengakui menerima uang tersebut dan menyebut ada capres menerima dana asing. Tapi kemudian, masalah ini menjadi antiklimaks setelah pertemuan Amien Rais dengan SBY selama 10 menit di Bandara Halim Perdana Kusumah, yang isinya hanya diketahui keduanya. Dari kisah perlawanan ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Pertama, mantan pejabat yang terlibat korupsi tidak percaya dengan supremasi hukum, mereka percaya hukum masih bisa diintervensi kekuatan politik, sehingga melakukan perlawanan dengan berbagai macam cara. Kedua, syndrome pejabat yang selalu diperlakukan khusus masih melekat ketika selesai menjabat, sehingga "meminta" perlakukan khusus atau "jalur cepat" masih ditempuh baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Seperti rencana bertemu presiden atau wantimpres setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, di sisi lain banyak yang meyakini bahwa penegakan hukum di Indonesia masih tebang pilih. Karena lebih banyak mantan pejabat dari lawan politik yang diusut, sedangkan dari mantan pejabat rekan penguasa tidak disentuh, bahkan terkesan diamankan. Lihat Aburizal Bakrie dalam kasus Lapindo. Kisah perlawanan ini menunjukkan bahwa hukum secara de facto belum menjadi panglima dan prinsip equal before the law yang biasa didengar sarjana hukum saat kuliah, masih menjadi slogan belaka. Lalu, dimanakah letak supermasi hukum itu, hanya pejabat berkuasalah yang tahu.

Perselingkuhan Politik Aliran Sesat

Syukri Rahmatullah- okezone

Setelah “Nabi” aliran Al Qiyadah Al Islamiyah Ahmad Musaddeq atau Abdul Salam menyerahkan diri ke Mapolda Metro Jaya, Kapolda Adang Firman menyebut aliran yang divonis sesat oleh MUI ini diikuti 40.000 orang di 9 daerah di Indonesia. Sebagai sebuah kelompok sempalan, jumlah ini cukup fantastis!

Aliran ini hanya satu di antara ratusan aliran sempalan lainnya di Indonesia yang bermunculan dan “tertangkap” media massa. Di luar ini, puluhan bahkan ratusan aliran lain juga ada. Lalu kenapa kok bisa aliran sempalan seperti ini menjamur dan peminatnya banyak di Indonesia?

Berbagai pendapatpun bermunculan, dari pimpinan ormas-ormas Islam sampai politisi. KH Hasyim Muzadi misalnya, Ketua Umum PBNU ini menilai maraknya muncul aliran sesat sama seperti prolog G30S PKI, tapi bukan berarti PKI akan bangkit lagi. Ia hanya menyiratkan menjelang momentum politik besar, aliran sesat menjadi marak.

Ada juga pendapat yang menyejukkan hati, seperti KH Said Agil Sirad dan Muslim Abdurahman yang mengajak ormas-ormas Islam seperti PBNU dan Muhammadiyah untuk mengevaluasi diri dalam membina umat.

Tapi ada juga pendapat yang bersifat konspiratif, seperti Sekjen MUI Ikhwan Syam yang menyebut adanya operasi intelijen dalam maraknya aliran sesat. Tapi, ia tidak tahu apakah operasi intelijen nasional atau asing.

Secara kronologis, kembali maraknya aliran sesat setelah tahun 2000-2001 dimulai pada akhir September dengan hilangnya sejumlah mahasiswi di Bandung seperti Ahriani, kemudian sahabatnya Fitriyanti. Keduanya disinyalir kabur dari keluarga karena ikut aliran sesat bernama Alquran Suci. Kemudian banyak bermunculan keluarga di sejumlah daerah yang mengaku kehilangan anaknya dengan gelagat yang sama dengan Ahriani dan Fitriyanti.

Di tengah ramainya pencarian terhadap aliran Alquran Suci, tiba-tiba media televisi “menangkap” sebuah aliran sempalan bernama Al Qiyadah Islamiyah dan menyiarkan ketika sang “Nabi” Ahmad Musaddeq yang merupakan pensiunan PNS Pemda DKI membaiat pengikutnya dengan menyebut dirinya sebagai “Nabi”.

Kemarahan masyarakat akan hilangnya sejumlah mahasiswi di Bandung dan daerah lain seolah terlampiaskan dengan “dimunculkannya” aliran Al Qiyadah ini, sehingga di berbagai daerah dilakukan pengejaran, pemukulan, penganiayaan, disertai penangkapan terhadap aliran yang dipimpin mantan pelatih pebulutangkis nasional Icuk Sugiharto ini.

Dosen Universitas Malikul Saleh Aceh, yang juga mantan pengikut NII KW9 (Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9) Al Chaidar menyebutkan pola perekrutan aliran yang disebut media Alquran Suci memiliki kesamaan dengan pola perekrutan anggota NII KW9.

Kesamaan di antaranya, uang infaq yang disumbangkan pengikut dicari dengan berbagai cara, termasuk menipu orangtua sendiri. Bahkan pengikut Alquran Suci menganggap ibu kandung mereka bukanlah ibu yang sebenarnya. Ibu yang sebenarnya adalah orang yang membawa mereka ke dalam ajaran tersebut atau biasa disebut mas’ul.

Jadi, diduga kemunculan aliran Al Qiyadah merupakan penyesatan terhadap pengejaran pihak kepolisian terhadap aliran menyesatkan dan merugikan yang sebenarnya, Alquran Suci atau NII KW9.

Perselingkuhan Politik

NII KW9 selama ini disebut-sebut identik dengan Abu Toto atau Syamsul Alam atau AS Panji Gumilang yang memimpin Ponpes Al Zaitun di Indramayu dan sejak tahun 2003 menjadi Ketua Alumni UIN Syahid.

Sejumlah kalangan menyebutkan, Abu Toto ini merupakan agen intelijen yang disusupkan ke dalam Negara Islam Indonesia (NII) untuk merusak kelompok yang dilahirkan SM Kartosuwiryo tersebut dari dalam.

Meskipun kemudian MUI tahun 2005 dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) IV menyebutkan tidak ada keterkaitan antara Ma’had Al Zaitun dengan NII KW9. Setelah diteliti, Din Syamsudin mengakui adanya fakta kuat keterkaitan pendiri NII KW9 dengan pendiri Ma’had Zaitun dan ada beberapa hal yang kontroversial di dalam peraturan Al Zaitun.

29 Agustus 1999 Presiden BJ Habibie meresmikan Pesantren Al Zaitun. Kemudian secara berturut-turut mantan Ketua DPR/MPR Harmoko, mantan Menteri Koperasi Adi Sasono, mantan Menkeu Fuad Bawazier, mantan Kepala BIN Hendropriyono pernah mendatangi pesantren yang masih kontroversial tersebut.

Kemudian pada pemilu 2004, Al Zaitun dikabarkan memiliki TPS khusus dan melakukan mobilisasi pemilih dengan kendaraan TNI.

Hasilnya, pada pemilu legislatif sebanyak 10.661 dari 11.563 suara di 39 TPS Al Zaitun memilih Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Pilihan kedua 618 suara jatuh kepada Partai Golkar.

Sedangkan pada pemilu presiden, jumlah pemilih membengkak menjadi 24.818 suara, TPS menjadi 84 buah. Hasilnya sebanyak 92,84 persen suara memilih Capres Wiranto yang saat ini sedang sibuk membangun Partai Hanura untuk 2009.

Lalu, apakah semua ini ada hubungannya dengan persiapan menjelang pemilu 2009? Kita simak saja nanti!