MENATAP MASA DEPAN MUSUH KITA

Catatan Redaksi Menatap Masa Depan Musuh Kita

Syukri Rahmatullah - Okezone

Saat meresmikan Gedung baru PPATK, Presiden SBY menegaskan bahwa korupsi adalah musuh besar kita. Bahkan presiden juga berjanji pelaku korupsi tidak boleh lagi tenang duduk menikmati hasil jarahannya. Pernyataan yang hampir serupa juga diulangi Presiden SBY saat pencanangan aksi menanam pohon di Desa Cibadak. "Penyandang dana illegal logging dan pelaku korupsi adalah musuh kita bersama. Mari kita memerangi mereka". Selang beberapa hari, tepatnya tadi malam (Rabu 5/12) drama pemilihan pimpinan lembaga ujung tombak pemberantasan korupsi di negeri ini, KPK berlangsung di ruang Komisi III. Hasilnya dari 10 nama terpilih "Pandawa Lima", yaitu Chandra M Hamzah (pengacara) dengan 44 suara, Antasari Azhar (Direktur Penuntutan Jampidum) dengan 37 suara, Bibit Samad Riyanto (Rektor Universitas Bhayangkara Jaya) dengan 30 suara, Haryono (Kabiro Perencanaan dan Pengawasan BPKP) dengan 30 suara, Muhammad Yasin (Direktur Litbang KPK) dengan 28 suara. Sedangkan nama-nama yang diunggulkan tidak lolos, seperti Surachmin (Inspektur Pengawasan Kerugian Negara BPK) 9 suara, Amin Sunaryadi Wakil Ketua KPK, periode 2003-2007 hanya dapat 8 suara. Pada putaran kedua, Komisi III memilih Chandra M Hamzah dan Antasari Azhar untuk dipilih sebagai Ketua Pimpinan KPK, hasilnya yang terpilih adalah Antasari mendulang 41 suara dan Chandra hanya 8 suara. Lalu bagaimanakah masa depan musuh besar kita, yaitu korupsi di tangan "Pandawa Lima" ini, apakah lebih baik dari KPK saat ini atau justru lebih buruk? Tersebutlah LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency Internasional Indonesia (TII) pesimis melihat pilihan Komisi III DPR. Ditambah lagi sejumlah pengamat seperti Direktur Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gajah Mada (UGM) Denny Indrayana, Direktur Lima Ray Rangkuti, bahkan hingga anggota DPR Komisi III sendiri seperti dari Golkar, yaitu Akil Mukhtar, dari PDIP Gayus Lumbun, dan dari PKB Mahfudz MD. Pesimisme lahir dari terpilihnya Antasari Azhar dan memimpin di lembaga tersebut. Denny Indrayana menilai terpilihnya Antasari karena statemennya yang akan pasang badan terhadap kasus BI. Kasus ini diduga melibatkan banyak anggota DPR. Terpilihnya Antasari diduga untuk mempeti-eskan kasus dana BI. Antasari juga diisukan memiliki rumah di Pondok Indah dan di kawasan Le Belles Maisons, Serpong, Tangerang, Banten senilai hampir dua miliar rupiah. Harta dia mencapai Rp 3,5 miliar dari penghasilan sebesar Rp 5,5 juta sebulan dari kejaksaan. Memang 5 "Pandawa Lima" ini dipilih sudah mengikuti mekanisme dan aturan yang juga ditetapkan Komisi III DPR. Namun, ada beberapa kejanggalan di dalamnya. Seperti pemilihan yang dilakukan dengan 2 putaran, yaitu untuk memilih ketua KPK, padahal pemilihan KPK periode sebelumnya hanya dilakukan satu putaran saja. Lalu apakah ada dugaan memang Antasari Azhar "dititipkan" untuk menjadi Ketua KPK?. Jika pemilihan dilakukan satu putaran maka, Chandra M Hamzah secara otomatis memimpin KPK. Kejanggalan lainnya, justru dibongkar anggota Komisi III DPR yaitu Mahfud MD dan Akil Mukhtar. Mahfud menyebut ada pihak yang menawarkan amplop kepada anggota Komisi III. Sedangkan Akil mengungkap adanya SMS yang isinya mengondisikan anggota Komisi III DPR untuk memilih calon tertentu. Kejanggalan-kejanggalan ini bertolak belakang dengan niat Presiden SBY untuk memusuhi dan memberantas korupsi di Indonesia. Kemungkinan besar praktek tebang pilih masih saja terjadi di Indonesia. Melihat ke belakang, KPK saat ini saja tidak berani membongkar korupsi yang melibatkan anggota DPR seperti kasus dana nonbudjeter DKP. KPK menghentikan penyelidikannya setelah Rokhmin dijebloskan di penjara. Sementara yang ikut menikmati dari anggota DPR hingga capres-cawapres tidak tersentuh. Jangan lupa, Komisi III DPR sebagai penentu pimpinan KPK adalah lembaga politik dari sejumlah parpol yang juga memiliki niatan dan tujuan tertentu terhadap lembaga pemberatas korupsi ini. Entah niat baik atau buruk, hanya tuhan dan mereka yang tahu.