140 Titik Macet Tutup Akhir Tahun 2007

Kaleidoskop Metropolitan 2007 (1) 140 Titik Macet Tutup Akhir Tahun 2007

Syukri Rahmatullah - Okezone

Tahun 2007 sepertinya menjadi tahun yang penuh peluh keringat dan debu, karena harus berkendara di tengah kemacetan dan asap yang tidak sedap untuk dihirup. Bayangkan saja, jika setiap hari berangkat kerja harus menghabiskan waktu berjam-jam di dalam mobil, di atas motor, ataupun di atas bus kota bersesakan dengan penumpang lainnya. Bagaimana tidak macet, dalam catatan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo jumlah kendaraan mobil bertambah 236 buah dan motor bertambah 891 buah, jadi total setiap hari bertambah 1.127 kendaraan di Jakarta. Masih dalam catatan Bang Foke, kendaraan yang beredar di Jakarta setiap harinya mencapai 5,7 juta unit, terdiri 98,5 persen kendaraan pribadi dan 1,5 persen kendaraan umum. Sementara luas jalan raya hanyalah 6,2 persen dari 650 Kilometer luas Ibu Kota. Bahkan dengan data-data ini, Sutiyoso saat masih menjadi gubernur meramalkan Jakarta tidak akan bergerak pada tahun 2014. Dengan data ini, Pemprov DKI Jakarta memang tidak tinggal diam. Sejumlah upaya dilakukan. Seperti pembuatan sejumlah aturan yang mengetatkan para pengguna jalan, seperti yang dilakukan Polda Metro Jaya pada Januari tahun 2007 memberlakukan aturan sepeda motor harus berada di jalur kiri. Di waktu yang sama, Pemprov DKI juga mengoperasikan sejumlah bus sekolah gratis untuk siswa SMP dan SMU. Pada tahap awal ada 5 trayek bus sekolah yang menghubungkan pemukiman dengan kawasan sekolah. Trayek-trayek itu adalah Sunter-Kemayoran-Tanjung Priok, Ancol-Pademangan-Grogol, Pulogadung-Cakung-Lapangan Banteng, Pramuka-Salemba-CSW Kebayoran, dan Klender-Kampung Melayu. Kemudian, 1 trayek tambahan, yaitu Yos Sudarso, Gatot Subroto, dan Semanggi, dijadikan sebagai penghubung 5 trayek sebelumnya. Bus sekolah gratis beroperasi pagi pukul 05.00-06.30 WIB, siang pukul 11.00-13.00 WIB, dan sore pukul 16.00-19.00 WIB. Pada akhirnya, aturan motor harus berada di kiri hilang begitu saja dan bus sekolah gratis tidak terlihat manfaatnya dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Upaya lainnya juga dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti pelebaran jalan, underpass dan fly over. Di antaranya Fly Over di kawasan Roxy dan Underpass di Kebayoran Lama, Cempaka Putih, dan di tempat lainnya. Bahkan, Gubernur DKI Fauzi Bowo di akhir tahun 2007 ini mewacanakan jalan susun yang akan dibangun di Jakarta. Entah kapan akan dibangun, pasalnya sampai saat ini masih dalam kajian. Selain itu, Pemprov DKI meneruskan rencana pembangunan transportasi massal seperti busway, waterway, monorel, dan subway. Di awal tahun 2007 ini, setelah sukses meluncurkan busway koridor I-III, 27 Januari, Sutiyoso meresmikan 4 koridor baru di Taman Impian Jaya Ancol. Keempat kodidor busway itu adalah Koridor IV (Pulo Gadung-Dukuh Atas), V (Kampung Melayu Ancol), VI (Ragunan-Kuningan) VII (Kampung Rambutan-Kampung Melayu). Kemudian, di bulan Agustus 3 koridor mulai dibangun, yaitu koridor VIII (Harmoni-Pondok Indah), IX (Cililitan-Pluit), dan X (Cililitan-Tanjung Priok). Namun, dengan adanya pembangunan 3 koridor busway ini kemacetan bukannya berkurang, malah semakin bertambah. Dalam catatan Trafic Managemen Center (TMC), akibat penambahan 4 koridor baru di awal tahun 2007, lokasi kemacetan mencapai 70 titik. Sedangkan pembangunan 3 koridor justru menambah lokasi kemacetan menjadi 140 titik. Akhir tahun 2007 kemacetan terus terjadi dan belum ada perubahan. Sepertinya tahun 2008 merupakan tahun pengharapan. Harapan semoga kemacetan Jakarta tidak semakin bertambah, tapi semakin berkurang, semoga saja. (uky)

Soekarno Saat Tiba di Jakarta

MENATAP MASA DEPAN MUSUH KITA

Catatan Redaksi Menatap Masa Depan Musuh Kita

Syukri Rahmatullah - Okezone

Saat meresmikan Gedung baru PPATK, Presiden SBY menegaskan bahwa korupsi adalah musuh besar kita. Bahkan presiden juga berjanji pelaku korupsi tidak boleh lagi tenang duduk menikmati hasil jarahannya. Pernyataan yang hampir serupa juga diulangi Presiden SBY saat pencanangan aksi menanam pohon di Desa Cibadak. "Penyandang dana illegal logging dan pelaku korupsi adalah musuh kita bersama. Mari kita memerangi mereka". Selang beberapa hari, tepatnya tadi malam (Rabu 5/12) drama pemilihan pimpinan lembaga ujung tombak pemberantasan korupsi di negeri ini, KPK berlangsung di ruang Komisi III. Hasilnya dari 10 nama terpilih "Pandawa Lima", yaitu Chandra M Hamzah (pengacara) dengan 44 suara, Antasari Azhar (Direktur Penuntutan Jampidum) dengan 37 suara, Bibit Samad Riyanto (Rektor Universitas Bhayangkara Jaya) dengan 30 suara, Haryono (Kabiro Perencanaan dan Pengawasan BPKP) dengan 30 suara, Muhammad Yasin (Direktur Litbang KPK) dengan 28 suara. Sedangkan nama-nama yang diunggulkan tidak lolos, seperti Surachmin (Inspektur Pengawasan Kerugian Negara BPK) 9 suara, Amin Sunaryadi Wakil Ketua KPK, periode 2003-2007 hanya dapat 8 suara. Pada putaran kedua, Komisi III memilih Chandra M Hamzah dan Antasari Azhar untuk dipilih sebagai Ketua Pimpinan KPK, hasilnya yang terpilih adalah Antasari mendulang 41 suara dan Chandra hanya 8 suara. Lalu bagaimanakah masa depan musuh besar kita, yaitu korupsi di tangan "Pandawa Lima" ini, apakah lebih baik dari KPK saat ini atau justru lebih buruk? Tersebutlah LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency Internasional Indonesia (TII) pesimis melihat pilihan Komisi III DPR. Ditambah lagi sejumlah pengamat seperti Direktur Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gajah Mada (UGM) Denny Indrayana, Direktur Lima Ray Rangkuti, bahkan hingga anggota DPR Komisi III sendiri seperti dari Golkar, yaitu Akil Mukhtar, dari PDIP Gayus Lumbun, dan dari PKB Mahfudz MD. Pesimisme lahir dari terpilihnya Antasari Azhar dan memimpin di lembaga tersebut. Denny Indrayana menilai terpilihnya Antasari karena statemennya yang akan pasang badan terhadap kasus BI. Kasus ini diduga melibatkan banyak anggota DPR. Terpilihnya Antasari diduga untuk mempeti-eskan kasus dana BI. Antasari juga diisukan memiliki rumah di Pondok Indah dan di kawasan Le Belles Maisons, Serpong, Tangerang, Banten senilai hampir dua miliar rupiah. Harta dia mencapai Rp 3,5 miliar dari penghasilan sebesar Rp 5,5 juta sebulan dari kejaksaan. Memang 5 "Pandawa Lima" ini dipilih sudah mengikuti mekanisme dan aturan yang juga ditetapkan Komisi III DPR. Namun, ada beberapa kejanggalan di dalamnya. Seperti pemilihan yang dilakukan dengan 2 putaran, yaitu untuk memilih ketua KPK, padahal pemilihan KPK periode sebelumnya hanya dilakukan satu putaran saja. Lalu apakah ada dugaan memang Antasari Azhar "dititipkan" untuk menjadi Ketua KPK?. Jika pemilihan dilakukan satu putaran maka, Chandra M Hamzah secara otomatis memimpin KPK. Kejanggalan lainnya, justru dibongkar anggota Komisi III DPR yaitu Mahfud MD dan Akil Mukhtar. Mahfud menyebut ada pihak yang menawarkan amplop kepada anggota Komisi III. Sedangkan Akil mengungkap adanya SMS yang isinya mengondisikan anggota Komisi III DPR untuk memilih calon tertentu. Kejanggalan-kejanggalan ini bertolak belakang dengan niat Presiden SBY untuk memusuhi dan memberantas korupsi di Indonesia. Kemungkinan besar praktek tebang pilih masih saja terjadi di Indonesia. Melihat ke belakang, KPK saat ini saja tidak berani membongkar korupsi yang melibatkan anggota DPR seperti kasus dana nonbudjeter DKP. KPK menghentikan penyelidikannya setelah Rokhmin dijebloskan di penjara. Sementara yang ikut menikmati dari anggota DPR hingga capres-cawapres tidak tersentuh. Jangan lupa, Komisi III DPR sebagai penentu pimpinan KPK adalah lembaga politik dari sejumlah parpol yang juga memiliki niatan dan tujuan tertentu terhadap lembaga pemberatas korupsi ini. Entah niat baik atau buruk, hanya tuhan dan mereka yang tahu.