Mencurigai Kursi Haram di DPR

Jum'at, 17 Juni 2011 - 13:22 wib
*diterbitkan di okezone.com

Nila setitik rusak susu sebelanga. Peribahasa ini cocok menggambarkan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pemilu di daerah pemilihan Sulawesi Selatan antara Dewi Yasin Limpo dari Hanura dengan Mestariani Habie dari Gerindra.

MK memutuskan kursi jatuh kepada Mestariani Habie pada tanggal 17 Agustus 2009. Akan tetapi, KPU malah memutuskan kursi jatuh kepada Dewi Yasin Limpo, berdasar keputusan KPU tanggal 14, yang diduga adalah palsu.

Dengan adanya dugaan pemalsuan ini, para politisi Senayan patut curiga kepada Andi Nurpati. Karena kini, setelah keluar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi dapat jabatan sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Publik di DPP Partai Demokrat.

Sekalipun surat MK yang dipalsukan tersebut tidak berkaitan dengan caleg dari Partai Demokrat, tapi tetap saja politisi Senayan gerah dengan peristiwa ini dan menduga ada konspirasi lebih besar terkunci di kotak pandora. Mungkin mereka curiga ada permainan Andi Nurpati terhadap kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 lalu.

Karena itulah Panja Mafia Pemilu kini tengah diwacanakan di Komisi II DPR untuk dibentuk, guna menyusut dan mencari tahu apa saja dugaan kecurangan yang dilakukan Andi Nurpati. Mereka berharap Panja ini mampu menjadi kunci untuk membuka kotak Pandora.

Berkaca ke belakang, Partai Demokrat merupakan partai tengah yang penuh kejutan. Karena baru ikut pemilu tahun 2004 lalu langsung mencelat pada ke posisi kelima dengan memperoleh 7,45 persen atau 8.455.225 suara. Dengan bekal ini Partai berlambang mercy ini mendapatkan 57 kursi di DPR.

Dengan perolehan suara ini, Partai Demokrat bersama koalisinya berhasil menghantarkan SBY sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung. Lima tahun kemudian, berbeda dengan dua partai besar seperti Partai Golkar dan PDI Perjuangan yang terus menurun suaranya. Partai Demokrat justru melesat 100 persen lebih pada Pemilu 2009.

Pada pemilu ini, Demokrat langsung menyalip ke posisi pertama, mengangkangi Partai Golkar , PDI Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai Demokrat berhasil mendapat 20,4 persen atau 21 juta suara . Suara ini naik 100 persen lebih dari pemilu 2004. Begitu juga dengan kursi yang mereka dapatkan di DPR, jika pada Pemilu 2004 hanya 57 kursi, kali ini mereka mendapat 150 kursi atau 26,4 persen.

Bisa saja latar belakang ini menjadi kecurigaan para politisi di Senayan terhadap Partai Demokrat. Apalagi mengingat dua anggota KPU pada pemilu 2004 dan 2009, kini menjadi orang penting di DPP Partai Demokrat. Yaitu Anang Urbaningrum, dulu anggota KPU 2004 kini Ketua Umum Partai Demokrat. Begitu juga Andi Nurpati.

Jika dugaan kecurangan ini benar adanya maka bisa menjadi malapetaka politik yang dahsyat bagi negeri ini. Karena suara dan aspirasi jutaan pemilih telah dikelabui oleh segelintir orang yang notabene adalah wasit permainan (KPU). Jika benar, para politisi dan juga penegak hukum telah kecolongan.

Ke depan sudah seharusnya wasit pemilu yang berlangsung lima tahunan ini harus lebih ketat lagi mengawasi tingkah polah para wasit. Agar dugaan kecurangan, manipulasi tidak terjadi lagi.

Isu ini juga menjadi tantangan besar yang harus dituntaskan Partai Demokrat, selain kasus M Nazarudin. Mereka harus membuktikan bahwa suara dan kursi yang mereka dapatkan dilakukan secara murni, bukan dengan manipulasi. Karenanya, terbukalah kepada masyarakat. Hanya itu caranya untuk mengembalikan kebenaran.

Apakah Demokrat siap menjawab tantangan ini?